BANDUNG, infobdg.com – Gugus Tugas Percepatan Penangan Covid-19 Kota Bandung akan terus mendorong sosialisasi program vaksinasi di daerah-daerah. Hal ini dipastikan Wakil Wali Kota Bandung, Yana Mulyana. Hal tersebut mengingat masih adanya temuan di masyarakat yang belum mengetahui mengenai vaksin ini.
“Semua pemerintah kabupaten kota di Indonesia diminta lebih ke sosilissasi dulu. Karena berdasarkan survei Kemenkes masih ada 26 koma sekian persen masyarakat yang belum tahu tentang vaksin,” ucap Yana, Selasa (1/12).
Sekali pun informasi di Kota Bandung lebih terbuka, namun Yana memastikan, Tim Gugus Tugas Kota Bandung akan terus menyebarkan informasi sedetail mungkin mengenai program vaksinasi ini.
“Karena memang masih ada dinamika di masyarakat. Jadi kuncinya memang sosialisasi,” imbuhnya.
Selain menggenjot sosialisasi, Yana mengungkapkan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung juga akan segera berkoordinasi untuk menyiapkan kebutuhan pelaksanaan vaksinasi sejak dini. Diantaranya, mempersiapkan data sasaran yang akan diberikan vaksin.
Salah satunya, sambung Yana, para petugas yang berinteraksi langsung dengan pelayanan masyarakat. Karena sektor ini dinilai cukup rentan berpotensi menyebarkan virus corona.
“Kita juga diharapkan mempersiapkan data yang berhak mendapatkan sesuai kriteria. Seperti petugas kesehatan atau petugas lainnya yang sering berinteraksi dengan masyarakat,” jelasnya.
Mengenai waktu pelaksanaan vaksin, Yana belum bisa memberikan kepastiannya. Sebab, masih menunggu arahan dari pemerintah pusat.
“(Vaksin) Merah Putih katanya beres 2021, terus ada sinovac juga itu pokoknya rata-rata 2021. Sinovac tahap ketiga ini sedang jalan dan Merah Putih juga sedang berproses,” dia menegaskan.
Yana mengungkapkan, sebagai persiapan awal Pemkot Bandung akan menginventarisir segala kebutuhan pelaksanaan vaksin. Termasuk merancang teknis pemberian vaksin.
Di antaranya membagi ke beberapa tempat pelayanan kesehatan agar tidak terjadi penumpukan dan tanpa mengganggu pelayanan kesehatan seperti biasanya.
“Mekanismenya juga jangan sampai rebutan. Makanya nanti siapa yang berhak dapat juga harus mulai dilakukan. Kita akan bahas hasil ini, karena ada yang menjadi tugas pemerintah daerah,” katanya.
