BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah telah memberlakukan aturan baru untuk pembelian gas elpiji 3 kilogram sejak Sabtu, 1 Juni 2024, namun kebijakan ini menuai keberatan dari sejumlah warga.
Dilansir dari laman resmi pikiran-rakyat.com, kurangnya sosialisasi dan dinilai menyusahkan menjadi alasan utama ketidakpuasan tersebut. Agus Supriyana (52), warga Kampung Sukaluyu, Desa Puteran, Kecamatan Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, menyatakan bahwa informasi mengenai aturan ini didapatnya dari pangkalan gas elpiji setempat. Namun, tidak ada sosialisasi resmi dari pemerintah, baik melalui RT, RW, maupun selebaran.
“Aturan itu belum berjalan di sini,” ujar Agus saat ditemui di kampungnya pada Minggu, 2 Juni 2024.
Sebagai penjual bubur ayam dan gorengan, Agus membeli elpiji 3 kilogram setiap hari. Kewajiban menunjukkan KTP saat membeli gas tersebut dianggap memberatkan, karena harus terus menerus mengeluarkan KTP setiap kali membeli.
“Kalau sekali saja mengeluarkan KTP sih tidak masalah,” ungkap Agus, yang berharap aturan tersebut tidak jadi diterapkan. Senada dengan Agus, Enung (66), warga Sukaluyu lainnya, juga mengaku tidak ada sosialisasi langsung dari pemerintah terkait aturan tersebut. Hingga kini, di tempatnya aturan itu belum diberlakukan.
Warga juga menghadapi masalah ketersediaan gas yang seringkali langka. Pemberlakuan aturan menggunakan KTP semakin mempersulit warga.
“Kadang gas teu aya, kadang rada tebih deui (Kadang elpiji tiga kilogram menghilangnya, dan mencarinya menjadi jauh),” kata Anan (32), warga Nagrog, Desa Ciharashas, Kecamatan Cipeundeuy.
Menurut Anan, masalah utama yang perlu diselesaikan pemerintah adalah kelangkaan gas di masyarakat, bukan kewajiban menunjukkan KTP. Sebagai pedagang cuanki, ia pernah kesulitan mencari gas saat Ramadan kemarin.
“Sesah pisan (Sulit sekali memperolehnya),” ucap Anan. Seperti warga lainnya, ia berharap pembelian elpiji 3 kilogram kembali seperti biasa tanpa perlu menggunakan KTP. Pemerintah harus fokus memastikan ketersediaan elpiji 3 kilogram selalu tersedia.
