BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Kota Bandung terus berupaya mencari solusi untuk menangani masalah sampah, terutama setelah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti di Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat (KBB), semakin kritis akibat kelebihan kapasitas.
Dilansir dari laman jabar.tribunnews.com, mulai 1 Desember 2024, jumlah pengangkutan sampah dari Kota Bandung ke TPA Sarimukti yang sebelumnya mencapai 172 ritase per hari akan dikurangi menjadi 140 ritase per hari. Pengurangan ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah over kapasitas di TPA tersebut.
Pemkot Bandung kini memfokuskan pengelolaan sampah organik dan berupaya mengurangi residu sampah yang tidak bisa diolah. Data menunjukkan bahwa persentase residu di beberapa wilayah berkisar antara 11 hingga 30 persen.
Koswara, Penjabat (Pj) Wali Kota Bandung, menyampaikan hal tersebut setelah memantau pengelolaan sampah di sejumlah lokasi seperti RW 19 Kelurahan Antapani Tengah Kecamatan Antapani, RW 1 Kelurahan Sukamiskin Kecamatan Arcamanik, dan Kantor Kelurahan Sekeloa Kecamatan Coblong pada Minggu, 13 Oktober 2024.
“Saat ini, ada beberapa kelurahan yang sudah bebas sampah. Kami akan menjadikan ini target agar kelurahan lain bisa mencontoh. Inisiatif seperti pembuatan kompos, pengolahan sampah menjadi pelet, dan pemanfaatan sampah untuk tanaman sudah mulai diterapkan di beberapa wilayah,” ujar Koswara.
“Kami ingin residu yang dikirim ke TPA Sarimukti sesedikit mungkin. Jika ada alat yang bisa membantu mengurangi residu, Pemkot akan mendukung penyediaannya,” tambahnya.
Namun, jika tidak ada pilihan lain, residu tersebut akan dibuang ke TPA. Meski demikian, Pemkot Bandung akan terus berupaya memotong proses yang tidak efisien di tempat pengolahan sampah untuk memaksimalkan penanganan sampah di tingkat lingkungan sebelum dikirim ke TPA. Masyarakat dan pihak kelurahan diharapkan bisa berkolaborasi dalam upaya ini.
“Ini adalah tantangan kita bersama—bagaimana menciptakan sistem pengelolaan sampah yang tidak hanya efektif, tapi juga ekonomis,” kata Koswara.
Pemerintah Kota Bandung juga serius menerapkan pengelolaan sampah secara terintegrasi di seluruh kelurahan. Sejumlah kelurahan telah berhasil menjadi wilayah bebas sampah dan diharapkan menjadi contoh bagi yang lain.
“Sistem pengelolaan sampah harus terintegrasi. Kelurahan tidak bisa berdiri sendiri, harus terhubung dengan sistem pengelolaan yang lebih besar, baik di tingkat kota maupun antarwilayah,” tegas Koswara.
