BANDUNG, infobdg.com – Pemprov Jabar berkomitmen selesai menyertifikatkan seluruh asetnya pada 2022-2023 mendatang. Sertifikasi aset ini penting untuk mengamankan aset Pemprov Jabar yang selama ini rawan diklaim pihak lain.
Disampaikan Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jawa Barat, Junaedi, saat ditemui Infobdg di Gedung Sate, Bandung, pada Jumat (3/5), bahwa Pemprov Jabar sedang merencanakan langkah-langkah untuk memperkuat bukti kepemilikan aset secara hukum. Sehingga nantinya, ketika ada pihak yang mengklaim, Pemprov Jabar memiliki posisi hukum yang kuat.
“Sebagai pemilik aset, sebenarnya kita juga berhak mempertahankannya. Formulasi 2019 ini salah satunya untuk memperkuat bukti kepemilikan aset kita sehingga tidak mudah digugat,” terang Junaedi.
Formulasi di tahun 2019 adalah memperkuat bukti kepemilikan secara hukum dengan sertifikasi dan data-data kepemilikan yang valid. Lalu melakukan pengamanan secara fisik yang sudah bekerja sama dengan Satpol PP. Dalam hal ini, Junaedi mengaku masih banyak aset yang belum terdata. Saat ini, sekitar 4.000-5.000 aset tanah belum memiliki sertifikat yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Sehingga, keberadaan aset sangat rentan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu.
Kesulitan sertifikasi aset, kata Junaedi, karena aset-aset diperoleh pada zaman Belanda sekitar tahun 1920- 1940 yang bukti kepemilikannya tidak ada. Sedangkan untuk proses sertifikasi aset tentu memakan waktu lama karena harus dilakukan klasifikasi terlebih dahulu terhadap kondisi aset-aset tersebut.
Namun, aset tersebut bisa dioptimalkan pemanfaatnya secara bertahap. Bahkan sudah meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprioritaskan pengurusan sertifikat aset-aset di Jabar.
“Saat ini BPN melakukan terobosan untuk meringankan persyaratan-persyaratan itu. Jadi tempat yang jelas ditempati Pemprov Jabar sudah tidak ditanya bukti kepemilikan lagi. Dengan terobosan BPN ini, kami targetkan dari 4.454 aset Pemdaprov yang belum bersertifikat bisa diselesaikan pada tahun 2022-2023,” tandasnya.
