BANDUNG, infobdg.com – Pada Maret hingga April 2023, putaran pertama sub pekan imunisasi nasional (PIN) polio selesai dilaksanakan. Hasilnya di Kota Bandung, telah tercapai sebesar 73,4 persen dari target 180.000 sasaran.
Meski begitu, menurut Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung, Anhar Hadian, capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan pemerintah pusat yaitu 95 persen.
“Atas kondisi tersebut, seluruh pemerintah kota kabupaten di Jabar melaksanakan putaran kedua. Daerah yang sudah di atas 90 persen, pelaksanaan sub PIN polio putaran keduanya sudah dilaksanakan 15 Mei kemarin,” jelas Anhar, dalam sosialisasi sub PIN polio, Rabu (24/5).
Ia menambahkan, ada sejumlah wilayah yang capaiannya masih di bawah 90 persen, termasuk salah satunya Kota Bandung. Maka dari itu, pelaksanaan sub PIN putaran kedua baru dimulai tanggal 22 Mei-2 Juni 2023.
“Kondisi untuk daerah yang tidak mencapai target memang menjadi riskan karena berpotensi terjadinya penularan polio tipe 2. Polio yang saat ini sedang dilakukan vaksinasi adalah tipe polio yang bukan rutin diberikan vaksinasinya. Sehingga untuk pelaksanaan sub PIN ini sama sekali tidak melihat status vaksinasi polio sebelumnya,” papar dia.
Oleh karena itu, semua balita apapun status vaksinasi polio sebelumnya tetap harus diberikan vaksinasin polio dalam dua putaran. Sehingga selain mengejar vaksinasi putaran kedua, pihaknya juga harus memenuhi target dari vaksin putaran pertama.
Ia mengatakan, hasil evaluasi pelaksanaan sub PIN polio pertama, dari 30 kecamatan di Kota Bandung, hanya dua kecamatan yang dapat mencapai target di atas 95 persen. Cibeunying Kaler 97 persen, dan Sukajadi 96 persen. Sedangkan sisanya masih di bawah target.
Menurut Anhar, salah satu faktornya karena Kota Bandung merupakan kota metropolitan dan mobilitas penduduknya sangat tinggi.
“Faktornya karena terlalu tinggi target sasaran yang ditetapkan Pusdatin. Kami sudah berupaya bersurat ke Kemenkes untuk mengubah target tersebut, tapi Kemenkes tidak mau mengubah target tersebut dengan beberapa pertimbangan,” katanya.
Maka dari itu, untuk meningkatkan capaian vaksinasi, Pemkot Bandung membuat beberapa strategi pada sub PIN kedua ini. Salah satunya dengan menginstruksikan kepada seluruh RS untuk membuka pos vaksin.
“Di Kota Bandung ada 39 RS. Saat putaran pertama kami hanya melibatkan 7-8 RS. Tiap RS bisa memberikan kontribusi sasaran sampai ratusan,” ujarnya.
Pihaknya pun minta seluruh RS bisa buka pos vaksin polio sesering mungkin dan selama mungkin disesuaikan dengan jadwal pemeriksaan balita di RS.
Sementara itu, Plh Wali Kota Bandung Ema Sumarna menyampaikan strategi lainnya adalah dengan meningkatkan kualitas “sweeping” rekan-rekan kewilayahan, puskesmas, kecamatan, kelurahan, dan kader posyandu.
“Beberapa kelurahan melaksanakan ‘sweeping’ plus plus, menyisir seluruh ruang yang ada balitanya. Ternyata hasilnya luar biasa. Banyak balita yang ada kemungkinan tidak terdata oleh posyandu, seperti di wilayah apartemen, kos-kosan, dan perumahan kawasan elit,” ucap Ema.
Ia menambahkan, Dinkes juga perlu mencari tahu lebih lanjut melalui RS dan dokter spesialis anak di Kota Bandung untuk menyisir angka vaksinasi yang bisa saja terlewat.
“Bisa jadi selama ini ada dari kalangan tertentu yang tidak vaksin ke posyandu. Tapi, vaksin ke RS besar atau dokter anak. Sebab tidak semua masyarakat di kalangan tertentu mau memanfaatkan faskes yang disediakan pemerintah seperti posyandu,” ungkapnya.
Padahal menurut Ema, vaksinasi polio merupakan salah satu upaya pemerintah untuk menyiapkan kualitas SDM terbaik di masa yang akan datang.
“Kalau fase balita itu kita harus fokus ke kontruksi kesehatannya. Polio ini jadi salah satu upaya untuk menyiapkan balita menajdi SDM yang optimal,” imbuhnya.***
