BANDUNG, infobdg.com – Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, M Ade Afriandi, mengungkapkan bahwa pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahap pertama menjadi bahan evaluasi untuk tahap kedua.
“Sistem yang digunakan pada tahap pertama menjadi bahan evaluasi kami. Alhamdulillah, sejak hari kedua hingga proses selesai, sistem tetap stabil meskipun ada beberapa gangguan yang dapat kami atasi,” kata Ade pada Rabu (19/6/2024).
Dilansir dari jabar.tribunnews.com, pada tahap pertama, menurut Ade, pendaftaran dilakukan baik secara online maupun melalui pelaporan dari satuan pendidikan hingga Dinas Pendidikan Jawa Barat.
“Ini merupakan bagian dari persiapan kami untuk tahap kedua nanti,” tambah Ade.
Mengenai domisili dan dokumen kependudukan, pihaknya berpegang pada Peraturan Gubernur (Pergub) No 9 tahun 2024.
“Pengalaman dari tahap pertama ini menjadi catatan penting untuk tahap kedua. InsyaAllah, pada tahap kedua nanti, panitia PPDB dan satuan pendidikan sudah lebih memahami penggunaan dokumen kependudukan yang sesuai,” jelasnya.
Sistem zonasi mengutamakan validitas Kartu Keluarga (KK).
“Panitia di satuan pendidikan PPDB menemukan kasus satu domisili dengan lebih dari lima KK. Ini menjadi tantangan bagi Disdik, karena tugas kami bukan menguji validitas KK, tetapi memastikan keabsahan domisili,” ujar Ade.
Ade menyatakan bahwa sesuai dengan Pergub No 9 tahun 2024, tahap zonasi harus sesuai dengan domisili yang diperkuat oleh dokumen kependudukan.
“Karena banyak temuan terkait domisili dan dokumen kependudukan, saya mengapresiasi panitia di satuan pendidikan yang terus melakukan verifikasi mendalam. Hal ini penting agar proses verifikasi tidak kecolongan,” jelas Ade.
