BANDUNG, infobdg.com –Terminal Tipe A Leuwipanjang di Kota Bandung kini tampak lebih tertata setelah peresmian area tambahan untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kawasan terminal.
Dilansir dari laman resmi jabarprov.go.id, lebih dari 20 pedagang kaki lima (PKL) kini memiliki tempat yang layak dan bersih untuk berjualan, menjauhkan diri dari kondisi kumuh sebelumnya. Peresmian kawasan UMKM ini dilakukan oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Irjen Pol. Risyapudin Nursin, S.IK, pada Rabu (2/10/2024).
“Kami ingin membantu pelaku UMKM di sekitar terminal untuk meningkatkan pendapatan mereka dengan berjualan di sini. Kami menyediakan tempat yang aman dan tertata agar tidak mengganggu lalu lintas di terminal,” jelasnya.
Namun, Risyapudin mengingatkan para pelaku UMKM untuk selalu menjaga kebersihan dan kenyamanan di area usaha mereka, sehingga lingkungan tetap terlihat rapi dan bersih.
“Saya tekankan kepada mereka untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan, agar semua merasa nyaman dan aman,” tambahnya.
Kepala Pengawas Satuan Layanan (Wasatpel) Terminal Tipe A Leuwipanjang Bandung, Asep Hidayat, menjelaskan bahwa penataan PKL ini tidak menggunakan dana dari pemerintah, melainkan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.
“Seperti ruang UMKM di lantai dua gedung terminal, penataan area PKL ini juga didanai oleh CSR dari sponsor atau pihak ketiga,” ungkap Asep.
Ia menambahkan bahwa lebih dari 20 PKL yang kini menempati area khusus tersebut sebelumnya berjualan dengan menggunakan gerobak di pinggir jalan terminal. Setelah penataan ini, masih ada rencana penataan lainnya di Terminal Leuwipanjang, termasuk renovasi gedung bekas kebakaran yang akan dimanfaatkan kembali.
Plh. Kadishub Jabar Ade Afriandi menyambut positif penataan terminal UMKM Leuwipanjang oleh Kementerian Perhubungan. Selain membantu pelaku UMKM, penataan ini juga membuat kawasan terminal lebih bersih dan teratur.
“Alhamdulillah, Terminal Leuwipanjang kini lebih rapi, bersih, dan tertata dengan baik. Kami berharap terminal-terminal lain yang dikelola provinsi juga bisa mengikuti contoh ini,” tutup Ade.
