BANDUNG, infobdg.com – Pemerintah Jawa Barat tengah mencari cara menjaga ketahanan pangan, khususnya dalam mengatasi gejolak harga minyak goreng di masyarakat.
Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengatakan, jika diperlukan pihaknya akan mengadakan Operasi Pasar (OP).
Namun, lanjut dia, operasi pasar tidak didesain untuk selamanya karena dibatasi oleh stok dan situasi lapangan.
“Ini sungguh menjadi sebuah fenomena yang membuat prihatin,” tulis Kang Emil, sapaan akrabnya, dalam akun instagram miliknya @ridwankamil.
Dalam cuitannya, Kang Emil menulis, “Aturan HET (Harga eceran tertinggi) sudah dicabut Kemenko Perekonomian, tidak lagi 14 ribu, tetapi diserahkan pada fluktuasi pasar. Sehingga terpantau harga 1 liter migor kemasan bisa 23-25 ribu rupiah. Minyak curah no kemasan akan tetap di 14 ribu karena akan ada subsidi”.
Menurutnya, walau produksi dan distribusinya adalah kewenangan pusat, namun jika ada masalah di lapangan, bagaimana pun pemerintah daerah harus mencari cara agar kebutuhan pokok ini selalu tersedia dan selalu terjangkau harganya.
“Saya perintahkan Kadis Indag untuk fokus di bulan-bulan ini menjelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HBKN) untuk berkeliling melakukan pemantauan kondisi di 27 kota/kabupaten. Semoga Pemerintah Pusat bisa menemukan solusi yang konkrit dan berkelanjutan secepatnya. Tidak hanya dari sisi suplai tapi juga manajemen distribusinya dan keterjangkauan harganya,” tulisnya.
Sementara itu, Kementerian Perdanganan sudah mengeluarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 11 tahun 2022 tentang Penetapan Harga Eceran Tertinggi Minyak Goreng Curah yaitu sebesar Rp. 14.000,- per Liter atau Rp. 15.500,- per KG sudah termasuk pajak penambahan nilai.
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jabar, Iendra Sofyan menambahkan, operasi pasar dilakukan dalam situasi menjaga ketahanan pangan seperti HBKN diantaranya menjelang bulan Ramadan dengan beberapa kriteria di antaranya lokasi dan sasaran yang tepat.
“Kami berencana melakukan OP menjelang Idulfitri untuk komoditas minyak goreng, tepung, hingga gula kristal. Tapi masih menunggu berapa jumlah penerimanya dan petunjuk pelaksanaan dari Bapak Gubernur,” tukasnya.
Selain itu, melalui PT. Agro Jabar yang merupakan BUMD bidang pangan ikut menjaga ketersediaan. Diharapkan masih ada stok dengan harga HET sebelumnya.***
