BANDUNG, infobdg.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandung menetapkan seorang aparatur sipil negara (ASN) dari Pemkot Bandung, berinisial RA, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait pengaturan lelang proyek.
Penetapan tersangka dilakukan pada Jumat (9/8), dengan dugaan bahwa RA telah mengatur agar lelang proyek tahun 2024 dimenangkan oleh penyedia barang dan jasa tertentu.
Dilansir dari laman Rejabar, Kepala Kejari Kota Bandung, Irfan Wibowo, menyatakan bahwa penetapan RA sebagai tersangka berdasarkan pada dua alat bukti yang cukup kuat, sehingga status penyidikan umum dinaikkan menjadi penyidikan khusus.
“Tersangka ini merupakan ASN yang bertugas sebagai anggota Pokja dalam pemilihan penyedia di unit kerja pengadaan barang jasa (UKPBJ) Pemkot Bandung,” ungkap Irfan, dikutip dari Rejabar, Sabtu (10/8).
Setelah statusnya ditetapkan, RA langsung ditahan di Rutan Kebonwaru Bandung untuk masa penahanan 20 hari.
Modus yang digunakan RA adalah dengan mengatur pemenang tender serta menyebarkan dokumen rahasia kepada calon penyedia barang dan jasa.
RA pun dijerat dengan pasal 11 dan 12 KUHP serta undang-undang nomor 20 tahun 2021 tentang tindak pidana korupsi. Penyidikan atas kasus ini masih terus berjalan, dan Irfan menyebut bahwa ada kemungkinan munculnya tersangka baru.
“Penyidikan terus kami lakukan, tak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru,” ujarnya, via Rejabar.
Hingga saat ini, Kejari Kota Bandung telah memeriksa 25 saksi terkait kasus tersebut. Irfan juga mengajak masyarakat untuk mengawasi proses hukum ini agar Kejari dapat bekerja dengan optimal.
Sebelumnya, Kejari Bandung telah melakukan penggeledahan di kantor Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemkot Bandung pada Rabu (10/7), terkait dengan dugaan korupsi ini.
Dilansir dari Rejabar, penggeledahan berlangsung dari pukul 11.00 WIB hingga 17.30 WIB dan menghasilkan penyitaan 74 barang bukti, termasuk dokumen digital, handphone, dan laptop milik anggota Pokja ULP berinisial R dan R.***
sumber: Rejabar Republika
