BANDUNG, infobdg.com – Agar rantai penularan virus Corona di Indonesia segera terputus, Presiden Joko Widodo mengultimatum para pengusaha untuk segera menyelenggarakan vaksinasi Covid-19 secara mandiri dan gratis bagi karyawan.
Dikatakan Anggota DPR RI dari fraksi NasDem, Muhammad Farhan, bahwa para pengusaha harus mempercepat penyelenggaraan vaksinasi secara mandiri sebagai bentuk proaktif terhadap upaya percepatan menanganan pandemi Covid-19.
“Dimana bagi WNI yang mampu secara ekonomi dan masuk ke dalam kelompok yang bisa di vaksinasi bisa melaksanakan tanpa menunggu giliran,” ujar Farhan, dalam keterangan pers yang diterima Infobdg, Sabtu (23/1).
Farhan menilai, vaksinasi merupakan upaya terbaik dalam memutus pandemi agar pemulihan di sektor ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berhasil.
“Vaksinasi Covid-19 adalah usaha bersama seluruh bangsa untuk memutuskan rantai penularan Covid-19 yang membawa kita pada resesi menyeluruh,” ujar dia.
Farhan pun memastikan, Presiden Jokowi dan DPR satu suara untuk distribusi vaksin bagi perusahaan hingga diterima karyawan gratis.
“Pemerintah dan DPR RI sudah sepakat dan bersatu tekad untuk memastikan bahwa vaksin ini diberikan secara cuma-cuma kepada semua WNI. Ini adalah wujud kehadiran negara bagi warga nya,” bebernya.
Peran perusahaan di Indonesia melaksanakan vaksinasi bagi karyawan, dinilai Farhan, sangat membantu mempercepat dan meminimalisir hambatan distribusi vaksin.
“Memberikan vaksin secara merata tidak mudah, ada pekerjaan besar yang menyertai tekad ini. Upaya ini tentu memberi beban yang tidak ringan bagi negara, baik secara anggaran maupun operasional. Bayangkan bagaimana caranya vaksinasi 70% populasi Indonesia secara cepat?,” tambahnya.
Farhan pun menekankan kepada para pengusaha untuk membuat skema vaksinasi yang memudahkan karyawan.
“Dengan sendirinya ada regulasi yang ketat, dibawah pengawasan BPOM dan Kemenkes untuk memastikan bahwa jenis vaksin dan protokol vaksinasi nya mengutamakan kepentingan dan keselamatan bagi WNI,” pungkas dia.
Farhan menerangkan, vaksinasi mandiri dapat membantu percepatan vaksinasi nasional mencapai 70% populasi dan mengurangi beban negara.
“Ini lah saatnya kita menunjukan peran aktif sebagai WNI dalam memutuskan rantai penularan Covid-19,” katanya.
Farhan juga menambahkan, pemerintah harus memberikan insentif kepada perusahaan yang menyelenggarakan vaksinasi mandiri.
“Kewajibannya adalah vaksinasi, skema mandiri atau menunggu jadwal dari pemerintah adalah pilihan. Tapi sebaiknya ada insentif jika ada perusahaan yang terapkan infeksi mandiri,” terang dia.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyinggung rencana vaksinasi mandiri Covid-19. Jokowi menyebut, rencana yang telah diwacanakan para pengusaha itu segera diputuskan di samping pelaksanaan vaksin gratis.
“Kemudian ada bertanya bagaimana mempercepat lagi? Banyak dari perusahaan, para pengusaha menyampaikan, Pak bisa nggak kita vaksin mandiri? Ini yang baru kita akan putuskan,” kata Jokowi, dalam acara Kompas100 CEO Forum, Kamis (21/1) lalu.
Menurut Jokowi, rencana tersebut sebenarnya baik-baik saja. Hal itu juga sesuai rencana dirinya ingin mempercepat vaksinasi.
“Kita perlu mempercepat, perlu sebanyak-banyaknya apalagi biayanya ditanggung perusahaan, kenapa tidak,” ujar Kepala Negara.
Namun, menurut Jokowi, isu mengenai vaksin mandiri perlu diperhatikan dengan baik. Publik harus dijelaskan mengenai vaksin mandiri.
“Kita kelola isu ini dengan baik, mungkin bisa diberikan asal merek vaksinnya berbeda, tempat untuk melakukan vaksin juga berbeda, bisa dilakukan,” tandas Jokowi.
