BANDUNG, infobdg.com –Pemerintah Kota Bandung terus berupaya untuk melibatkan anak-anak dalam perencanaan pembangunan yang lebih ramah bagi mereka. Ini juga merupakan upaya untuk memenuhi lima kelompok prioritas dalam Konvensi Hak Anak.
Ada lima kelompok prioritas dalam KLA, yaitu kelompok tentang hak sipil dan kebebasan; keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dasar dan kesejahteraan; serta pendidikan dan perlindungan khusus.
Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bandung mengadakan Pertunjukan Anak Panca Sora untuk mendengarkan pendapat anak-anak melalui seni dan budaya, agar anak-anak dapat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung. Acara ini akan dilaksanakan di Saung Angklung Udjo pada Minggu, 3 Maret 2024.
Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Bandung, Bambang Tirtoyuliono, menyatakan bahwa perlindungan dan pemberdayaan anak-anak di Kota Bandung sudah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Bandung.
“Persoalan perlindungan dan pemberdayaan anak ini juga masuk di dalam rumusan rancangan dan rencana ke depan, untuk 20 tahun yang akan datang,” beber Bambang saat membuka pertunjukan Panca Sora.
Menurut Bambang, selama dua tahun terakhir, pendapat anak-anak telah dimasukkan dalam proses perencanaan pembangunan, tetapi secara tradisional, yaitu melalui pertemuan musyawarah rencana pembangunan di tingkat kota.
“Mereka diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasinya yang dituangkan di dalam berita acara kesepakatan di dalam musrenbang,” ungkapnya.
Sebagai bentuk inovasi, tahun ini, partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan Kota Bandung diwujudkan melalui pertunjukan seni budaya yang diberi judul Panca Sora.
“Panca Sora yang merupakan model penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni budaya. Ini adalah salah satu upaya kita sebagai pelopor secara nasional. Mudah-mudahan melalui pancasora ini tentunya ini bisa lebih lebih bisa mempunyai nilai,” ucapnya.
Tentunya, hasil dari aspirasi anak-anak ini akan disampaikan dalam Musrenbang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025.
“Ini jadi momentum untuk dilaksanakan sehingga ekspresi ya atau aspirasi dari anak-anak ini bisa kita serap, kemudian saat Musrenbang bisa di aktualisasikan di dalam proses perencanaan pembangunan RKPD tahun 2025,” ujarnya.
Di sisi lain, Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak RI, Pribudiarta Nur Sitepu, memberikan penghargaan yang besar terhadap inovasi yang diperkenalkan oleh Pemerintah Kota Bandung melalui program Panca Sora.
“Kami sampaikan Apresiasi yang tinggi ini inovasi yang luar biasa, suara anak ini pararel integral dengan perencanaan pembangunan kota,” terangnya.
Dia mengatakan bahwa 30 persen dari total populasi Indonesia adalah anak-anak. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan harus memperhatikan hak-hak anak karena jumlah mereka yang signifikan.
“Menjadi penting bagi kita untuk mampu mendengarkan suara anak. Mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor kesejahteraan anak. Posisinya menjadi penting suaranya untuk kita dengar. Ide ini sangat luar biasa, nanti kami diskusikan dalam masuk dalam dokumen perencanaan suara anak,” jelasnya.
Di kesempatan yang sama, CEO Save the Children Indonesia, Desy Kurwiyati Ukar, menyatakan bahwa setiap anak memiliki hak untuk menentukan masa depannya sendiri. Oleh karena itu, anak-anak harus dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan mereka.
“Semoga program ini dapat diadaptasi pemerintah pusat dan Daerah sebagai partisipasi anak pada proses perencanaan pembangunan. Anak harus ditempatkan sebagai aktor dalam perencanaan pembangunan,” tutupnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kota Bandung bekerja sama dengan Kementerian PPPA RI, Mobile Arts for Peace (MAP) – Lincoln University, Save the Children Indonesia, King College London, dan Saung Angklung Udjo untuk menyelenggarakan acara penyampaian suara anak melalui pertunjukan seni dan budaya, dengan tujuan melibatkan anak-anak dalam proses perencanaan pembangunan.
Suara anak dalam acara Panca Sora mencakup keresahan dan harapan anak-anak di Kota Bandung terkait dengan lima kelompok prioritas dalam Konvensi Hak Anak. Ini disajikan melalui berbagai bentuk seni budaya seperti lagu orisinal, festival/helaran, tari tradisional, wayang golek, angklung masal, dan kabaret.
Kegiatan ini merupakan yang pertama dan satu-satunya di Indonesia yang memperkenalkan pendekatan baru dalam partisipasi anak dalam perencanaan pembangunan yang lebih mengutamakan kepentingan anak-anak.
