BANDUNG, infobdg.com – Serikat buruh di Jawa Barat mengancam akan menggelar aksi protes besar jika rencana pemerintah untuk kembali memotong gaji pekerja guna dana pensiun tambahan benar-benar dijalankan.
Dilansir dari jabar.tribunnews.com, Pemerintah saat ini sedang menyusun Peraturan Pemerintah (PP) sebagai bagian dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yang mengatur program pensiun wajib bagi pekerja.
Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional (SPN) Jabar, Dadan Sudiana, menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan terlebih dahulu bagaimana skema dana pensiun ini diterapkan. “Kami belum tahu seperti apa skemanya. Jika melibatkan pemotongan gaji, kami pasti akan melakukan perlawanan melalui aksi demonstrasi,” ujar Dadan pada Minggu (8/9/2024).
Dadan menambahkan bahwa mereka hanya akan setuju jika premi dana pensiun dibayarkan oleh perusahaan dan pemerintah, dengan melibatkan lembaga keuangan khusus. Namun, jika bebannya tetap jatuh pada pekerja, serikat buruh pasti akan menolak.
Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Jabar, Roy Jinto, juga mengungkapkan bahwa jika aturan pemotongan gaji untuk dana pensiun tambahan diterapkan, mereka siap melakukan unjuk rasa. “Penolakan pasti akan terjadi, dan buruh akan turun ke jalan jika aturan itu disahkan,” kata Roy.
Roy menekankan bahwa skema ini sangat memberatkan pekerja kecuali jika perusahaan yang diwajibkan untuk menanggung dana pensiun tersebut melalui lembaga lain. “Kalau beban itu jatuh pada buruh, kami pasti menolak. Situasinya mirip dengan program Tapera, di mana kami juga menolak karena sudah banyak potongan yang ada saat ini,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa rencana tersebut harus disertai penjelasan jelas mengenai urgensinya, karena pekerja sudah merasa terbebani dengan banyaknya potongan gaji yang ada saat ini. “Urgensi dana pensiun ini harus dijelaskan. Jika hanya untuk kepentingan pemerintah mengumpulkan dana, kami akan menolak karena beban potongan sudah terlalu berat,” pungkas Roy.
