BANDUNG, infobdg.com – Pemkot Bandung berencana memperketat perizinan pembangunan di Kawasan Bandung Utara (KBU) mengingat kondisi lahan yang semakin kritis.
Dilansir dari rejabar.republika, Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara, menyatakan bahwa masalah KBU semakin parah dan memerlukan pengendalian yang lebih serius, terutama karena tanggung jawab kawasan ini tidak hanya berada di tangan Kota Bandung, tetapi juga daerah-daerah penyangga lainnya.
Koswara, yang akrab dipanggil Kang Kos, menyoroti maraknya bangunan yang berdiri tanpa memperhatikan kondisi lingkungan di KBU, yang semakin memperburuk situasi di wilayah tersebut.
Banyaknya bangunan yang terus menjamur di KBU menjadi perhatian utama. Dengan kebijakan perizinan yang menggunakan sistem Online Single Submission (OSS), diharapkan pengendalian pembangunan dapat lebih terkontrol di masa mendatang. “KBU ini bukan perizinan yang berisiko tapi kawasan berisiko. Makanya harus dikendalikan,” ucap Kang Kos.
Selain itu, Koswara juga meminta Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTP) untuk memperbaiki prosedur perizinan berbasis OSS, khususnya untuk kawasan KBU, agar regulasi yang diterapkan lebih efektif dalam menjaga kelestarian lingkungan di wilayah tersebut.
“Saya minta DPMPTSP supaya bersurat, karena Kawasan Bandung Utara ini berisiko sehingga jika terjadi hujan, air langsung mengalir kebawah, harusnya ada yang diserap,” tuturnya.
