BANDUNG, infobdg.com – Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Herman Suryatman, menyoroti persoalan sampah di kawasan Cekungan Bandung dan meminta pemerintah daerah, baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk segera bergerak menangani masalah tersebut.
Dilansir dari news.detik.com, dalam Rapat Koordinasi Citarum Harum dan Pengelolaan Sampah yang diadakan di Gedung Sate, Kota Bandung, pada Kamis (3/10/2024), Herman menyampaikan bahwa rapat tersebut menjadi langkah awal dalam memperkuat kolaborasi antarwilayah untuk mengatasi tantangan sampah di masa mendatang.
“Kita sedang menghadapi potensi ledakan sampah di Cekungan Bandung. Bahkan, dalam hitungan enam bulan, masalah ini bisa menjadi bencana jika tidak ada penanganan yang serius,” kata Herman dalam keterangan tertulis, Jumat (4/10/2024).
“Saya sengaja menggunakan kata-kata yang provokatif agar kita semua terguncang dan mengambil langkah progresif. Tidak bisa lagi kita bekerja dengan cara biasa-biasa saja. Jika tidak ada aksi nyata, ledakan sampah ini akan menghantui kita semua,” tambahnya.
Herman memastikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sudah menyiapkan strategi komprehensif untuk menghadapi permasalahan sampah berdasarkan kewenangan yang dimiliki.
“Kami di pemda provinsi sudah siap untuk bergerak. Apapun yang terjadi, kami harus bertindak dengan super serius. Ini jauh lebih baik daripada kita diam dan membiarkan masalah semakin besar,” ucap Herman.
Ia juga mendorong pemerintah kabupaten/kota, khususnya di Kawasan Cekungan Bandung, untuk menyusun strategi sesuai dengan otoritas mereka. Menurutnya, jika semua pihak bekerja sama secara gotong royong, masalah sampah dapat diatasi.
Herman menekankan pentingnya koordinasi dan sinergi antarwilayah, mengingat persoalan sampah tidak mengenal batas administratif. Pemprov Jabar akan berfokus pada penanganan regional, sementara pemda kabupaten/kota bertanggung jawab atas penanganan di wilayah masing-masing.
“Jangan sampai nanti saat terjadi krisis, semua cuci tangan. Tidak boleh ada yang lari dari tanggung jawab. Kita semua harus bertanggung jawab sesuai dengan tugas masing-masing, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota,” bebernya.
